ARTI DAN TUJUAN MANAJEMEN KINERJA

Istilah Manajemen Kinerja adalah terjemahan dari Performance Management. Menurut Ruky (2004), ditinjau dari bunyi kalimatnya, Manajemen Kinerja berkaitan dengan usaha, kegiatan atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi untuk merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan prestasi kerja karyawan. Karena program ini mencantumkan kata manajemen, maka seluruh kegiatan yang dilakukan dalam “proses manajemen”  harus terjadi dimulai dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kemudian tahap pembuatan rencana, pengorganisasian, penggerakan/pengarahan dan akhirnya evaluasi atas hasilnya.

Bacal (2001) mendefinisikan Manajemen Kinerja sebagai proses komunikasi berkesinambungan yang dilaksanakan berdasarkan kemitraan antara karyawan dan atasan langsungnya. Terciptanya komunikasi dua arah ini menjadi cara untuk bekerjasama meningkatkan kinerja dan sekaligus mencegah munculnya kinerja buruk.

Baik Ruky maupun Bacal berpendapat, bahwa bagian yang paling penting dalam Manajemen Kinerja adalah perencanaan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan dalam Manajemen Kinerja ini adalah menetapkan tujuan atau sasaran. Atasan dan masing-masing bawahan harus mengidentifikasi tujuan atau sasaran yang hendak mereka capai, yaitu kinerja dalam bentuk apa dan yang seperti bagaimana yang ingin dicapai. Dan karena yang menjadi objek adalah kinerja manusia, maka bentuk yang paling umum tentunya adalah kinerja dalam bentuk “produktivitas” SDM.

Read more

PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI

            Dalam mengungkap kinerja organisasi Nickson (2007:169) mengutip pendapat Armstrong mengenai yaitu :

            “Performance management is about getting better results from the organization, teams and individuals by understanding and managing performance within an agreed framework of planned goals, standards and competing requirements. It is a process for establishing shared understanding about what is to be achieved, and an approach to managing and developing people in a way which increases the probability that it will be achieved in the short and long term. It is owned and driven by management. “

            Berdasarkan pendapatnya di atas dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi diperoleh dari pengelolaan berbagai tujuan, sasaran dan pengembangan sumber daya manusia di dalamnya dalam rangka mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Peran pimpinan dalam hal ini sangat dominan. Sejauh mana pimpinan menghendaki SDM organisasinya berkembang maka pimpinan tersebut memiliki kewenangan dalam mewujudkan pengembangan SDM melalui berbagai kegiatan pengembangan dan pelatihan sesuai dengan masing-masing kompetensi yang dimiliki pegawainya.

            Berbagai upaya pengembangan SDM hendaknya didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

1.      Terdapat seleksi SDM yang baik untuk benar-benar menciptakan pegawai yang berkualitas

2.      Merancang keselarasan antara kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai

3.      Menyediakan sarana, prasarana dan teknologi yang sesuai untuk pengembangan pegawai

4.      Komitmen yang tinggi dari setiap elemen organisasi untuk melakukan pengembangan pegawai secara berkesinambungan.

Apabila daya dukung organisasi sudah dapat berjalan secara simultan maka pengembangan sumberdaya manusia berbasis kompetensi akan dapat memberikan dampak baik bagi peningkatan kinerja organisasi. Hal ini terjadi karena sumberdaya manusia yang berkembang secara kompeten merupakan suatu kondisi dimana seluruh elemen internal organisasi siap untuk bekerja dengan mengandalkan kualitas diri dan kemampuan yang baik.

Pada level tertentu dimana kondisi di atas sudah mampu tercipta dalam suatu organisasi maka kinerja individu organisasi menjadi cerminan bagi kinerja organisasi. Terdapat banyak tantangan dalam menciptakan situasi kondusif bagi organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dan pengembangan SDM merupakan salah satu hal yang patut kian dilakukan. Organisasi yang menghendaki kinerja yang optimal dibutuhkan pula konsistensi dari manajemen mengenai pengelolaan pegawai yang baik dan proporsional serta menciptakan hubungan kerja yang efektif.

Read more

Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan kondisi kota Depok yang berada di wilayah Jabodetabek dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil dikota Depok dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informasi;Maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain :

Keterbukaan Informasi Publik 

Informasi Publik memiliki makna: segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijkan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik negara dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri. 

Komitmen terhadap e-development 

Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah. Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global, maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Pun demikian dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan adanya informasi yang lebih baru.

Perkembangan teknologi informasi di Kota Depok memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas sebagai stakeholder.

Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri.

Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

Read more

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis

Wilayah perkotaan dicirikan dengan lebih baiknya fasilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, transportasi dan teknologi informasi. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik tersebut, maka mobilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan semakin tinggi. Dengan kondisi tersebut, maka tingkat kedewasaan dan tuntutan masyarakat terhadap informasi semakin besar. 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan kota. 

Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan e-government

Kota Depok mempunyai posisi yang strategis, karena secara geografis terletak pada pusat pemerintahan, Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta. Bersama-sama dengan wilayah Jakarta, Bogor, Tanggerang dan Bekasi, Kota Depok mempunyai lingkungan yang snagat strategis.

Sebagai wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan nasional, pusat bisnis berskala internasional, mempunyai lembaga pendidikan unggulan, dan jalur akses transportasi yang baik, warga kota Depok telah memasuki budaya perkotaan. Budaya Perkotaan dicirikan dengan tingkat pendidikan yang baik, daya kritis yang tinggi, mobilitas yang tinggi, membutuhkan kualitas pelayanan yang baik,efisiensi dan tidak menyukai sikap birokrasi yang lamban.

Kondisi tersebut diatas harus mampu dijawab dengan postur, profil dan kinerja yang profesional dari aparatur pemerintah kota Depok. Aparatur pemerintah Kota Depok sebagai pelaksana dari keputusan dan kebijakan pimpinan daerah menjadi pimpinan dan bawahan diseluruh lembaga,dinas,kantor dan organisasi perangkat daerah yang ada.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, maka PNS akan atau sedang menduduki posisi jabatan struktural harus dapat berperan aktif menjalankan fungsi birokrasi yang di amanahkan, sesuai dengan peraturan peundangan yang berlaku.

Read more

Telaah Renstra Organisasi, Lembaga/Kementerian

Sebagaimanan disebutkan dimuka, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2011-2016 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011 – 2016. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan Acuan dari bidang-bidang dan bagian dalam Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menyusun rencana kerja tahunan. 

Dalam proses penyusunannya, pedoman teknis dan sistematika Renstra Dinas mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan yang relevan. Karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Berdasarkan telaahan Kementrian Komunikasi dan Informatika permasalahan yang berkaitan dengan informasi mengacu kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut : 

Minimnya informasi edukatif yang sampai ke masyarakat 

Kurang transparannya informasi dari badan publik kepada masyarakat 

Tidak meratanya sistem jaringan komunikasi 

Berdasarkan hal diatas maka paradikma keterbukaan informasi ditetapkan sebagai berikut :

a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat

c. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi

d. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik

e.Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi

Read more

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota depok, ada 2 tugas pokok yang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasil, yaitu menyelenggarakan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika

Dalam Urusan komunikasi dan informatika i ada 2 (dua) tugas utama yang harus dilakukan , yaitu:

Peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat dan jajaran birokrasi Pemerintah Kota Depok;

Era globalisasi berdampak kepada kebutuhan masyarakat akan informasi. Kebutuhan akan informasi dan selalu up to date dengan perkembangan dunia menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat dewasa ini.

Untuk itu Pemerintah Kota depok melalui Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika yang merupakan cikal bakal lahirnya Dinas Komunikasi dan Informasi membangun sebuah jaringan komunikasi dan informasi yang berbasis open source dalam bentuk e-government, sejak tahun 2004 yang diawali dengan dibentuknya Website (situs resmi) Kota Depok www.depok.go.id . Hal tersebut semata-mata untuk membuka akses informasi, dan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Adapun yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini adalah :

Faktor Pendorong :

· Telah terbangunnya jaringa komunikasi dan informasi;

· Kualitas sumbe daya manusia yang memadai

Faktor penghambat:

· Tidak tersedianya anggaran yang cukup memadai;

· Sarana dan Prasaran yang kurang memadai;

· Masih perlu adanya penambahan sumber daya manusia.

Penyebarluasan informasi pemerintah dan pembangunan daerah

Kebijakan Pemerintah Kota Depok penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat secara formal maupun informal, untuk mendapatkan feed back sehingga kebijakan yang diambil tersebut dapat dirasakan masyarakat, dan bisa betul-betul sampai kepada tujuan yang ingin dicapai.

Selama ini sosialisasi kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan dengan sistem tradisional, yang notabene selalu menggunakan media kertas, layar dan media cetak lainnya. Namun dengan memasyarakatnya internet dewasa ini, media digital semakin popular dan dianggap sebagai sarana sosialisasi yang paling efektif.

Dalam rangka sosialisasi pembangunan dan informasi kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kota Depok memanfaatkan sarana cetak berupa majalah, baliho, spanduk,leaflet,brosur dan melalui situs resmi Pemkot Depok www.depok.go.id.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini diantaranya :

Faktor Pendorong :

· Adanya pemanfaatan teknologi yang mendukung sosialisasi pembangunan;

· Tersedianya layanan internet unuk mendukung penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat;

· Tersedinaya sumber daya manusia yang memadai guna mendukung sosialisasi penyampaian informasi.

Faktor Penghambat :

· Fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas;

Perlunya peningkatan kerjasama dan dukungan dari berbagai OPD dalam penyampaian informasi.

Read more

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Komunikasi dalam Mensosialisasikan PHBS

1. Faktor Penghambat Komunikasi

A. Hambatan Psikologi

Perbedaan Kepentingan (Interest)

Effendy (1981:43) mengemukakan, kepentingan bukan hanya mempengaruhi perhatian kita saja tetapi juga menentukan daya tanggap, perasaan, pikiran dan tingkah laku kita. Kepentingan komunikan dalam suatu kegiatan komunikasi juga sangat ditentukan oleh manfaat atau kegunaan pesan komunikasi tersebut bagi individu atau masyarakat, sehingga komunikan melakukan seleksi terhadap pesan yang diterimanya. Dalam hal ini masyarakat Desa Loa Duri Ilir merupakan masyarakat yang masih belum bisa memahami dan mengerti manfaat penyuluhan tentang PHBS yang disisoalisasikan para kader kesehatan. 

Prasangka (Prejudice)

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 2003:51). Sedangkan menurut Effendy (1981:44), dalam prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar prasangka tanpa menggunakan pikiran yang rasional. 

Karena itu sekali prasangka itu sudah menguasai, maka seseorang tak akan dapat berfikir secara objektif, dan segala apa yang dilihat dan didengar selalu akan dinilai secara negatif. Sehingga untuk mengatasinya, maka diharapkan seorang pemuka pendapat sebaiknya merupakan orang yang netral atau bukan orang yang kontroversial (bermasalah secara hukum, norma dan peraturan), memiliki reputasi yang baik, serta mempunyai kredibilitas, kemampuan dan keahlian yang tinggi. 

Motivasi (Motivation)

Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif tertentu. Menurut Gerungan (1983:142), motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu. 

Oleh karena itu, bagaimana upaya penerapan sepuluh PHBS di lingkungan keluarga, tentu sangat tergantung dari kesadaran dan peran aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Sebab, upaya mewujudkan lingkungan yang sehat akan mendukung pola perilaku kehidupan masyarakat yang sehat secara berkesinambungan.

2. Hambatan Sosiokultural 

1) Perbedaan Norma Sosial

Mengingat beragamnya norma sosial yang berlaku di Indonesia, khususnya di Desa Loa Duri Ilir yang terdiri dari berbagai suku maka tidak tertutup kemungkinan terdapat pertentangan nilai, dalam arti kebiasaan dan adat istiadat yang dianggap baik bagi suatu masyarakat, belum tentu dianggap baik bagi masyarakat lainnya dan sebaliknya. 

2) Kurang Mampu Berbahasa Indonesia

Ini artinya pesan tidak sampai pada masyarakat. Akibatnya masyarakat mengalami kekurangan informasi serta pengetahuan dan wawasan dalam bidang kesehatan. Seperti halnya masyarakat masih banyak yang belum mengetahui, mengerti dan memahami arti dan manfaat PHBS bagi rumah tangga, sekolah dan masyarakat, dan masih memandang remeh manfaat dari PHBS dan dianggap sama halnya dengan aktifitas sehari-hari. 

3) Pendidikan Belum Merata

Masalah akan timbul manakala komunikan yang berpendidikan rendah tidak dapat menerima pesan secara benar karena keterbatasan daya nalarnya atau daya tangkapnya. Wawasan dan pengetahuan mereka tidak dapat menjangkau pesan komunikasi. Sehingga tidak heran kalau permasalahan-permasalahan pada kehamilan dan persalinan masih terjadi. Hal ini disebabkan masih banyaknya ibu-ibu hamil yang kurang menyadari pentingnya pemeriksaan dan perawatan kehamilan yang menyebabkan tidak terdeteksinya faktor-faktor yang kasusnya sudah terlambat dan baru diketahui pada saat persalinan dan dapat membawa akibat fatal yaitu kematian. 

4) Kondisi Lingkungan Sosial

Dari faktor sosial lingkungan para Kader merasa dengan masih banyaknya iklan rokok yang ada dimedia cetak maupun elektronik, serta makanan dan minuman cepat saji yang kurang sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya dan juga terjadi perpindahan maupun kedatangan penduduk musiman yang menimbulkan permasalahan pada kehidupan sosial dan ekonomi juga merupakan tantangan tersendiri dalam penerapan PHBS.

Read more